WartaPolitik.id – Kontestasi Pilkada 2018 mulai memanas, terutama pada perhelatan Pemilihan Gubernur. Selama ini Sentrum perhatian masih tertuju di Jawa yang memiliki pemilih mayoritas. Namun konstalasi Pilgub di beberapa daerah luar Jawa punya tensi cukup tinggi, seperti di Maluku.
Ragam varian isu mulai bergulir, tetapi yang paling menyita perhatian publik adalah isu kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen pada September 2017. Sementara tingkat kemiskinan menurut pulau di Indonesia masih terpusat di Indonesia bagian Timur, yakni Maluku dan Papua dengan persentase 21,23 persen.
“Bapak Presiden sudah bertekat kita membangun daerah dari yang terpencil supaya pemerataan pembangunan ekonomi bisa dijalankan. Namun memang daerah daerah tersebut, Maluku dan Papua ini ketertinggalannya cukup lama,” ujarnya di Kemenkeu, via merdeka.com (2/1/2018).
Pekerjaan rumah ini juga turut disadari oleh Pasangan Kandidat Calon Gubernur – Calon Wakil Gubernur Maluku (Murad Ismail – Barnabas Orno). Hal tersebut diutarakan Murad Ismail pada acara deklarasi pasangan Baileo di lapangan Merdeka, Ambon. “Esensi dari deklarasi yang dilakukan itu sebagai bentuk deklarasi seluruh rakyat Maluku untuk melawan kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di Maluku”. Seru mantan Komandan Korps Brimob tersebut, (27/1/2018).
Murad Menegaskan bahwa tujuan dirinya maju di Pilgub Maluku ini bukan semata untuk membentuk pemerintah baru. Namun ingin bergerak bersama rakyat membangun Maluku yang bersih, pemerintahan yang melayani, dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Inj sekaligus menjadi anti-tesa dari kepemimpinan sebelumnya.
Kemiskinan Berkurang Kebahagiaan Meningkat
Meski angka kemiskinan Maluku mengalami penurunan bila dibandingkan dengan dengan enam bulan sebelumnya. BPS Maluku merilis data, pada Maret 2017 angka kemiskinan Maluku sebesar 18,45 persen. Enam bulan berselang, september 2017 angka kemiskinan turun 18,29 persen. Atau berkurang 0,16 persen (90 jiwa).
Memang pekerjaan rumah terkait pengentasan kemiskinan tidaklah mudah. Ada enam faktor utama yang menjadi temuan pada Rapat Koordinasi Maluku yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, dihadiri wakil bupati se-Provinsi Maluku Rakor berlansung di kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Rabu (18/10/2018).
Enam faktor utama penyebab kemiskinan yaitu kondisi georgafis Maluku, kualitas SDM belum memadai, infrastruktur terbatas, dana terbatas, pemberdayaan ekonomi lokal belum memadai serta aksebilitas terbatas.
Meskipun tingkat kemiskinan di Maluku tergolong tinggi bukan berarti kehidupan masyarakat ikut tertekan. Rakyat Maluku justru tergolong sebagai provinsi dengan indeks kebahagiaan nomor dua tertinggi di Indonesia. Hal tersebut berdasar hasil survey BPS dengan nilai 73,77 persen. Kontribusi masing-masing dimensi terhadap indeks kebahagiaan Maluku adalah kepuasan hidup 34,80 persen, perasaan 31,18 persen dan makna hidup 34,02 persen.
LHKPN Para Kontestan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para kontestan Pilgub Maluku. Kandidat Said Assagaff merupakan bakal calon gubernur Maluku 2018 dengan harta kekayaan terbesar, yakni Rp. 28.972.290.280 yang dilaporkan pada 28 Desember 2017. Sementara, Murad Ismail memiliki harta kekayaan sebesar Rp. 11.894.817.160, dengan tanggal lapor 1 Januari 2018.
Laporan LHKPN Said Assagaff sempat menjadi sorotan publik, karena meningkat drastis sekitar Rp 19,2 milyar dari yang pernah dilaporkannya pada tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 9.699.456.272.
“Soal LHKPN saya pikir itu domainya KPK. Kita menghormati political will para kandidat yang disiplin dan transparan dalam melaporkan harta kekayaannya”, Terang Arco M Ujung, Ahli Hukum Tata Negara, Ketua Advokat Perjuangan Indonesia.
Ujung menambahkan bahwa yang terpenting adalah menghidupkan iklim demokrasi yang partisipatif dan tanpa politik uang. “Biaya politik itu cukup tinggi bahkan bisa melampaui kesanggupan para kandidat. Maka kita butuh partisipasi rakyat untuk mengawasi maraknya politik uang. Jangan sampai kandidat dengan kapital besar dan apalagi incumbent yang berasal dari kalangan birokrat mengunakan itu sebagai cara mendulang suara” ungkapnya.
Iklim demokrasi di Maluku perlahan mulai menunjukan grafik positif seiring dengan tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat. Pilgub Maluku kali ini, diharapkan mampu menjadi ajang edukasi politik bagi masyarakat. Karena ini berhubungan dengan nasib rakyat Maluku seluruhnya. Pilgub Maluku yang Aman, Jujur, Adil, dan Demokratis adalah tugas dan idaman semua pihak.
Discussion about this post