WartaPolitik.id – Kabar kedatangan Riziq Sihab sempat membuat publik heboh, lantara muncul rencara mobilisasi massa besar-besaran untuk menjemput mantan ketua FPI tersebut.
Rencana kepulangan Riziq juga sudah sempat santer diberitakan sebelumnya. Tetapi kepulangan dari Arab Saudi tersebut urung terjadi. Namun saat ini kepulangan Riziq menjadi sangat penting demi menyambut moment pilkada 2018.
“Kita maunya habib pulang karena pemimpin itu mesti ada di antara kita, jangan di luar seperti ini, sementara situasi untuk keputusan-keputusan politik begitu banyak.” Tegas kuasa hukum Persaudaraan Alumni 212, Eggi Sudjana di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1/2018 – detik.com)
Eggi menambahkan bahwa sudah ada arahan dari Rizieq yang melarang pengikutnya memilih partai-partai pendukung terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2017. Maka perlawanan serupa pada moment 212 pilkada Jakarta harus dimasifkan di daerah.
“Hari ini saja kalau dikaitkan dengan pilkada, 170-an kabupaten/kota dan 17 provinsi, itu besar sekali. Kepentingan kita apa?” Lanjut Eggi.
Memperhatikan situasi tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai kemunculan lembaga dengan embel-embel alumni 212 sebagai gerakan politik. Sebuah upaya politisasi keikhlasan umat muslim.
“Saran saya stop politisasi keikhlasan umat itu melalui pelembagaan 212 lah segala macam. Itu yang kami enggak bersepakat,” Dahnil Anzar Simanjuntak, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018 – tempo.co).
Dahnil protes soal munculnya lembaga yang mengatasnamakan gerakan moral 212. Kemunculan lembaga alumni, presidium atau persaudaraan alumni 212 dinilai sebagai langkah politis dan mempolitisasi keiklasan umat Islam.
“Itu simbol saja. Imbauan bahwa stop menggunakan keikhlasan umat untuk kepentingan politik,” katanya.
Discussion about this post