Warta Politik.id- KLB Demokrat Deli Serdang yang berujung pemecatan AHY dari kursi Ketua Umum dan SBY dari posisi Ketua Majelis Tinggi Partai sama sekali tak menarik perhatian pemerintah. “Bagi Pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum,” ujar Menkopulhukam Mahfud MD melalui akun twitternya.
Pernyataan pers SBY yang menyebut KLB Deli Serdang ilegal dan meminta Presiden Jokowi, negara dan pemerintah bertindak adil serta menegakkan pranata hukum sama sekali tidak mendapat respon. Twitt Menkopulhukam menjadi satu-satunya respon dari pejabat di lingkaran Pemerintahan Presiden Jokowi.
Ucapan selamat kepada Moeldoko justru datang dari pejabat di lingkaran Istana Presiden. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengucapkan selamat atas terpilihnya Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
“Semoga beliau sehat selalu dan bisa memimpin Partai Demokrat lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara,” tulis Ngabalin di akun twitternya, Sabtu (6/03).
Sikap cuek Pemerintah memunculkan banyak dugaan. Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, menduga Presiden Jokowi mengetahui rencana Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Jika benar adanya, menurut Andi, Jokowi telah membiarkan pejabat pemegang kekuasaan saat ini mengintervensi partai politik yang sedang beroposisi.
Senada dengan Andi, pengamat politik dan pendiri SMRC, Saiful Mujani menilai apa yang dilakukan Moeldoko adalah kasar dan ugly. Selama ini Demokrat oposisi di DPR. Pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko adalah wujud semakin tuntasnya pelemahan oposisi. (*)
Discussion about this post