JAKARTA – 12/07/21 – Sejumlah Aliansi BEM mahasiswa melakukan konferensi pers dengan tajuk “Tolak Komersialisasi Vaksin Oleh BUMN Ditengah Pandemi Covid-19”, mereka menilai inisiatif sejumlah pihak yang membuka layanan vaksin corona jalur mandiri atau berbayar adalah langkah yang terburu-buru dan berpotensi merugikan masyarakat.
Nur Eko Suhardana, selaku Presidium Nasional BEM PTMI mengatakan, Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya di tengah krisis kesehatan.
“Ini perihal nyawa seluruh warga Indonesia, Kementerian BUMN jangan main main dengan rakyat. Jangan memeras rakyat di tengah wabah pandemi, jika hal ini terus dilakukan oleh kementerian BUMN maka kita akan turun ke jalan untuk meminta presiden memecat menteri BUMN yang tidak punya hati nurani. Beginilah ketika basic pengusaha yang menjadi menteri, apapun di jual beli,” tegas Eko, Jakarta, Minggu (11/07/2021).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indeks 98 Wahab Talaohu, menilai sikap Aliansi BEM tersebut gagal paham dan tidak sesuai fakta yang ada. Sebab kebijakan vaksinasi gotong royong yang melibatkan BUMN Kimia Farma bukan dalam motif bisnis, melainkan untuk mempercepat herd immunity.
“Saya menyayangkan sikap dari para adik-adik Mahasiswa gagal paham karena tidak sesuai fakta yang ada. Vaksinasi Gotong Royong ini supporting system untuk mendukung vaksinasi gratis pemerintah. Menyasar kelompok ekonomi menengah ke atas dan perusahaan/korporasi. Karena dapat diperoleh secara mandiri dengan pembiayaan pribadi” terang Wahab Talaohu yang juga adalah aktivis 98 tersebut.
Menurut Wahab, vaksinasi gotong royong tidak menggunakan vaksin gratis pemerintah melainkan mengunakan vaksin produk dari sinopharm. Sementara yang dilakukan oleh BUMN Kimia Farma bukan atas dasar motif bisnis namun untuk mempercepat herd immunity. Karena saat ini akses vaksin secara mandiri masih cukup sulit. Sementara banyak pihak yang pingin agar segera difaksin.
“BUMN Kimia Farma punya kewajiaban menyiapkan vaksin yang dapat diakses secara mandiri, karena bila menunggu vaksin dari pemerintah maka daftar antrinya cukup Panjang. Sementara banyak individu atau perusahaan inggin segera mendapatkan vaksin tersebut” terangnya.
Iya pun menyayangkan statemen dari BEM Mahasiswa yang menuduh BUMN berbisnis ditengah pandemic yang mana dapat merugikan masyarakat.
“Jadi ini logika nya salah. BUMN terlibat agar vaksin jangan dikuasai swasta. Tapi harus dikontrol oleh BUMN agar penyebaran dan harganya dapat dikendalikan. Saya jadi curiga jangan sampai adik-adik di BEM Mahasiswa lebih setuju bila vaksin dikuasai oleh swasta atau asing?” tegasnya.
Discussion about this post