Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Ambon, Marwan Titahelu. Menilai sejauh ini Dewan perwakilan rakyat daerah DPRD provinsi maluku tidak maksimal dalam melakukan pengawalan dan pengawasan atas segala kebijakan pemerintah provinsi maluku, terutama pada peminjaman Dana SMI yang penggunaannya tidak tepat sasaran.
Titahelu mengatakan bahwa DPRD provinsi maluku sama sekali tidak progres dalam mengawal kebijakan pemerintah provinsi lebih tepatnya Gubernur Maluku Murad Ismail yang tidak pro terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Seharusnya di sini kita butuh peran penting dari DPRD selaku wakil rakyat, selaku lembaga legislatif yang punya wewenang dalam pengawalan arah dan kebijakan eksekutif yaitu pemerintah, “Terangnya”
karena harapan besar masyarakat maluku dari pinjaman Dana SMI dapat menekan angka kemiskinan dan memperbaiki pembangunan di maluku sehingga maluku bisa keluar dari predikat buruk provinsi termiskin ke 4 di indonesia.
Selama ini yang kita lihat kegunaan dari pinjaman Dana SMI sebesar 700 Miliar tidak merubah kondisi ekonomi maluku yang ada hanya proyek pembangunan tidak tepat sasaran serta dugaan besar banyak sekali salah penyalahgunaan anggaran SMI yang di lakukan oleh pemprov Maluku, “jelasnya.”
Titahelu menambahkan, bahwa tinggal beberapa bulan kedepan masa kepemimpinan MI-ORNO akan selesai, masyrakat belum merasakan perubahan,
Entah itu ekonomi, lapangan kerja dan pelayanan publik serta pembangunan yang merata dan tertatah, yang ada hanyalah utang daerah.
Harapan besar kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII kota Ambon), di enjure time kepemimpinan MURAD ORNO Dprd melakukan evaluasi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur agar dapat menyelesaikan program kerja serta visi misi yang telah menjadi harapan besar masyarakat Maluku.
Discussion about this post