Karena diabaikan oleh Pj. Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, warga Kampung Bayam melakukan aksi menduduki Kampung Susun Bayam (KSB). Aksi warga melakukan aksi squatting (menduduki) Rusun JIS (Jakarta International Stadium) ini disebabkan PJ Gubernur Heru Budi Hartono dan JAKPRO tidak meneruskan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut Warga Kampung Bayam yang masukan aksi, Pj. Gubernur DKI dan JAKPRO telah melakukan maladministrasi. Pj. Gubernur DKI dan JAKPRO terkesan sengaja mempersulit warga menempati unit Kampung Susun Bayam (KSB). Padahal, unit ini, sudah disepakati sebelumnya, peruntukan mereka.
Kampung Susun Bayam (KSB) dibangun di lingkungan stadion JIS (Jakarta International Stadium). Pembangunan Kampun Susun ini untuk pemenuhan kembali hak-hak warga yang huniannya terdampak pembangunan JIS. Kampung susun tersebut mustinya menjadi percontohan pembangunan kota yang tetap memanusiakan manusia.
“Makanya kita hari ini pulang kerumah dengan bertempat tinggal di sini, padahal kami ini warga yang setuju dengan pergub, kami sudah kooperatif, sudah mengikuti alur birokrasi. Padahal Desember 2021 warga kampung bayam sudah harus menerima kunci, dan sudah ada surat kesepakatan pada 10 januari 2023 kepada PJ gubernur yang kami tembusan ke walikota, dinas perumahan dan seluruh instansi terkait. Namun sampai saat ini PJ Gubernur tidak merespon dan belum menyerahkan kunci sampai hari ini,” ujar Suryo, salah satu warga Kampung Bayam.
“Warga akan menempati rumahnya. Tapi JAKPRO dan Pemprov tidak kunjung memberikan aksesnya. Warga akan menetap mulai hari ini. Agenda hari ini adalah pendudukan hak tinggal,” tutur Hari Akbar Apriawan selaku Direktur Eksekutif IRES yang mendampingi aksi tersebut.
Usaha menjajaki alur birokrasi sudah dijalani mulai dari dokumen perjanjian bermaterai dengan JAKPRO, bukti keterlibatan secara langsung selama proses mulai dari perencanaan sampai terbangunnya Kampung Susun Bayam, dan menyepakati biaya sewa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Tarif Penyesuaian Retribusi Pelayanan Perumahan yang dokumennya sudah diserahkan kepada JAKPRO. Lantas JAKPRO masih tidak memprioritaskan pemenuhan hak-hak warga Kampung Bayam sampai saat ini
“Sesuai kesepakatan apabila tanggal 11 Maret warga tidak mendapatkan kunci, maka hari ini kami warga Kampung Bayam sepakat untuk tinggal di Kampung Susun Bayam,” imbuh Suryo.
Harapannya JAKPRO segera memberikan kunci unit Rumah Susun dan memberikan akses untuk masyarakat untuk tinggal di unit tersebut. Terlebih hal ini merupakan wujud implementasi misi RPJMD Nomor 21, yakni “Memberdayakan para pengembang kelas menengah untuk merealisasikan pembangunan kampung susun, kampung deret dan rumah susun, serta mempermudah akses kepemilikan bagi warga tidak mampu”.
Discussion about this post